Wonosari.desa.id - Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi melaksanakan musyawarah desa bertempat di Kantor Desa Wonosari pada Senin (13/02) pagi.

Musyawarah Desa ini di laksanakan dalam rangka Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD), Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta KPM Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari DD dan Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten dan serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah ( RKP).

Musdes dihadiri oleh Camat Sine bersama Kasi PMD Kecamatan, Pendamping Desa Kecamatan , Sekdes dan perangkat Desa Wonosari, Ketua dan anggota BPD, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Wonosari, ketua RT/RW, bidan desa dan perwakilan tokoh pemuda dan masyarakat dan juga tokoh agama.

Dalam mengawali sambutan, Camat Sine, menyampaikan pemahaman tentang musdes, mengharapkan bahwa musdes ini dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan ataupun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun 2023.

"Saya berharap dengan adanya musdes tentang skala prioritas pembangunan, penetapan KPM BLT DD, dan RTLH di Desa Wonosari sesuai Peraturan Menteri Desa Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) 8/2022 tentang Prioritas Dana Desa 2023", ucapnya 

Sementara dalam paparannya, Kepala Desa Wonosari, Hartanto mengatakan gelar musyawarah desa (Musdes) ini di laksanakan guna menjaring aspirasi dari warga desanya.

"Musdes ini adalah wadah menyampaikan pendapat ataupun usulan untuk kita bahas bersama, dan juga musdes ini sebagai acuan kegiatan kita pada tahun ini," kata Kades Wonosari saat memimpin jalannya musdes.

Dalam kegiatan ini telah dibahas dan disepakati beberapa hal yaitu prioritas pembagunan desa, penetapan jumlah dan penerima BLT-DD serta penerima RTLH.

BLT-DD tahun 2023, merupakan lanjutan program pemberian BLT Desa tahun sebelumnya. Pada tahun ini pemerintah lebih menekankan penggunaan Dana Desa untuk BLT dengan menetapkan persentase minimal. dikarenakan terjadinya perubahan aturan penggunaan Dana Desa di tahun 2023, secara otomatis jumlah KPM penerima BLT DD menurun yang sebelumnya 100 KPM sekarang menjadi 23 KPM.